BantaengNewsTrending News

Bawaslu Bantaeng: Tidak Ada Tempat Bagi ASN, TNI dan Polri Untuk Politik Praktis

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan mengingatkan kepada para ASN, TNI dan Polri agar tetap menunjukkan sikap netralitasnya menjelang pesta demokrasi serentak tahun 2024.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Sulsel, Arumahi, dalam sambutannya pada Sosialisasi Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri yang di gelar Bawaslu Kabupaten Bantaeng di Ruang Pertemuan Hotel Seruni Bantaeng, Rabu (27/7/2022).

“Mengingatkan kembali bahwa sebentar lagi kita akan menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada serentak. Di Dalamnya diperlukan sikap netral, baik ASN, TNI maupun Polri,” kata Arumahi.

Sesaat setelah acara dibuka, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama. Pada perhelatan ini, Ketua Bawaslu Sulsel didampingi 2 narasumber utama, yakni Kepala Inspektorat Kabupaten Bantaeng, Muh Rivai Nur bersama Kapolres Bantaeng yang diwakili Wakapolres, Kompol Muh Ali. Diskusi dipandu oleh Rahman Ramlan, Direktur Bonthain Institute.

Kegiatan ini dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantaeng, para Komandan Rayon Militer (Danramil), perwakilan Kodim 1410 Bantaeng, para Kepala Kepolisian Sektor (Polsek), perwakilan Kapolres Bantaeng serta diikuti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

Selain aspek pengawasan, untuk memastikan bahwa seluruh ASN, TNI dan Polri tidak berpihak kepada salah satu calon, Arumahi menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi ASN, TNI dan Polri untuk berpolitik praktis.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 2 dan Pasal 9, kata dia, pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan potensi semua golongan dan partai politik.

Arumahi juga menjelaskan bahwa sikap netral sangat penting dalam mencegah hal-hal yang dapat menimbulkan pelanggaran dan penyimpangan.

Dalam mewujudkan komitmen Bawaslu pada Pemilu dan Pilkada serentak 2024 mendatang, Ketua Bawaslu Kabupaten Bantaeng, Muhammad Saleh mengungkapkan bahwa Bawaslu menaruh perhatian khusus atas sikap-sikap yang berpotensi menimbulkan pelanggaran seperti kasus yang terjadi tahun 2019, saat salah satu calon wakil presiden berkunjung ke Bantaeng.

“Bawaslu dalam menjalankan tugasnya lebih mengedepankan proses pencegahan daripada penindakan pelanggaran. Bawaslu tidak diberi kewenangan untuk memberi sanksi, tetapi proses pemeriksaan, nanti di proses pemeriksaan kita melihat apakah menjadi pelanggaran apa atau pelanggaran di ranah lainnya,” ungkap Saleh.

Seperti kita ketahui bersama bahwa pengawasan pemilu tidak bisa dilakukan sendirian. Oleh karena itu, Ketua Bawaslu Bantaeng mengajak semua pihak untuk bersinergi dan berkolaborasi menyukseskan Pemilu dan Pilkada yang bersih di tahun 2024. “Mari bersama-sama mencegah praktik politik uang serta melaporkan ke pihak berwenang segala bentuk pelanggaran yang dapat mencederai demokrasi kita,” katanya.


Ahmad Ismail

Fotografer-Videografer/Jurnalis Lepas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *