BantaengEdukasiLiterasi

Lietrasi Politik: Harga Mati, Harus Dibayar Tanpa Menawar

Bumi Nusantara akan memasuki tahun politik. Dipastikan, tahun 2023-2024, dinamika politik di Nusantara bagai kondisi akhir tahun 2022. Hujan, banjir, longsor, angin kencang, dan badai, leluasa memerkosa buana. Singkatnya, cuaca ekstrim akibat perubahan iklim. Begitu jua di tahun politik, akan terjadi perubahan iklim berbangsa dan bernegara, sebab akan ada pemilu serentak. Perubahan sistem pemilu, serupa perubahan iklim. Jadi, cuaca politik bisa bermuara pada laku politik ekstrim.

Di satu negeri bagian Nusantara, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, punya kebiasaan menghadapi perubahan iklim politik, bila musim pemilu tiba. Mengadakan dialog akhir atau awal tahun. Pemilu sebelumnya, tahun 2019, terselenggara dialog akhir tahun. Menyongsong pemilu 2024, KPUD Bantaeng kembali mengulang dialog akhir tahun, Kamis, 29 Desember 2022, bertempat di Hotel Kirei Bantaeng. Tema percakapan, “Identifikasi Dinamika dan Potensi Sengketa Pemilihan Umum Tahun 2024”.

Para pengulik tema percakapan, selain Hamzar Hamna selaku Ketua KPUD Bantaeng, hadir pula Muhammad Saleh (Ketua Bawaslu Kab. Bantaeng), Harsady Hermawan, SH. MH. (Kejaksaan Negeri Bantaeng), dan Aipda Haerul Ihsan (Polres Bantaeng). Mereka memantik dialog berlapik perspektif posisi masing-masing. Percakapan dipandu oleh Rahman Ramlan, Direktur Bonthain Institute.

Percakapan berlangsung sekira tiga jam lebih, sesekali dijeda oleh hiburan live music dari sekelompok pelajar, Band Putih Abu-Abu. Para penghadir, terdiri dari unsur Forkopimda, parpol, ormas, Komisioner KPU Kab. Bantaeng periode sebelumnya, CEO Boetta Ilmoe, OKP, LSM dan jurnalis. Sekotahnya sawala bersama, penuh antusias, guna memetakan kerawanan potensi sengketa Pemilu 2024.

Tujuan utama hajatan, menurut Hamzar, kami mencoba merawat optimisme, melalui dialog akhir tahun. Memotret hajatan demokrasi lima tahunan sebelumnya, buat menatap hajatan berikutnya yang lebih berkualitas. Sekaligus, menumbuhkan kesepahaman bersama, untuk merancang-bangun komitmen, pemikiran, dan tindakan nyata, guna memperbaiki kualitas demokrasi berikutnya.

Hamzar lebih khusuk mengunci maksudnya, “Masa lalu, memang tak bisa diubah. Namun, kita punya hari ini, untuk mengubah hari esok. Sejatinya, kalimat ini bisa merawat optimisme, guna merawat masa depan.”  

Butir-butir percakapan meluncur bebas dari segenap penghadir. Terutama dari unsur parpol, memperkarakan politik uang dan kualitas caleg, serta aturan penyelesaian sengketa. Meskipun sebenarnya, urusan politik uang dan kualitas caleg, lebih tepat jika menjadi urusan internal parpol sebagai peserta pemilu. Unsur pemuda dan masyarakat ikut menyokong apa yang diresahkan oleh beberapa partai politik.

Masalah lain, berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, menurut KPU dan Bawaslu Bantaeng, banyak partai politik yang abai terhadap aturan bermain. Terkadang, KPU dan Bawaslu melakukan sosialisasi, tapi hanya segelintir partai politik ikut. Nanti bermasalah di sepanjang hajatan, barulah terjadi sengketa. Padahal, terlalu banyak yang sebenarnya tidak perlu disengketakan, manakala tata cara berpemilu dipahami dengan komprehensif.

Sebagai CEO Boetta Ilmoe-Rumah Pengetahuan, saya pun diminta untuk ikut unjuk pikir di pucuk sesi dialog. Saya pun menyodorkan minda, tentang idealitas dari proses demokrasi yang sudah menjadi pilihan, ketika menata bangsa dan negara. Sesarinya, ideal demokrasi, kala kondisi sosial sudah tiba pada one man one vote, satu orang satu suara. Namun, situasi ini bisa hadir, ketika setiap anggota masyarakat sudah menyata pada dirinya sebagai manusia otonom. Manusia yang mewakili dirinya sendiri dalam menentukan pilihan politiknya.

Langkah tepat menuju idealitas masyarakat demokratis, salah satunya melalui tradisi literasi politik yang mapan. Sesungguhnya, segala yang dipercakapkan sebagai potensi sengketa, bisa selesai kalau literasi politik dikedepankan. Sengketa tidak mungkin dihindari sebab ada kompetisi politik. Masalahnya, bagaimana menggunakan mekanisme sengketa, sebentuk cermin dari kedewasaan berpolitik, sebagai buah dari matangnya literasi politik berbagai pihak.

Selain itu, saya mengajak penghadir untuk melakukan refleksi terhadap hasil pemilu sebelumnya. Dari sekian tempat bercermin terhadap hasil Pemilu 2019, dapat dieja pada buku terbitan Bawaslu Bantaeng, berjudul Titik Nol. Buku ini mendasarkan diri pada laporan Bawaslu Bantaeng, kemudian diubah formatnya menjadi buku, agar lebih elok didaras dan cukup mudah dikomunikasikan. Sebagai editor, saya mendalami betul laporan ini untuk dijadikan buku.

Hasil pendarasan saya terhadap laporan tersebut, termuat berbagai macam sengketa selama pelaksanaan pemilu. Hebatnya, semua sengketa tersebut mampu diselesaikan secara apik oleh Bawaslu Bantaeng. Saya pun tiba di simpai simpulan, buku Titik Nol mendeskripsikan kualitas literasi politik di Bantaeng. Lebih dari itu, saya menabalkan minda, barometer literasi politik di Bantaeng, dapat merujuk pada buku tersebut.

Sebagai langkah taktis, saya mengusulkan kepada Bawaslu Bantaeng, agar membagikan Titik Nol kepada partai politik peserta Pemilu 2024. Tindakan lain, Titik Nol perlu dipercakapkan pula secara terbuka, semacam sawala buku.

Tujuannya tiada lain, sebagai referensi dalam melihat potensi konflik dan bagaimana tata cara menyelesaikan konflik. Meskipun tidak bisa dimungkiri akan adanya perubahan-perubahan mekanisme pemilu nanti. Paling tidak, dinamika dalam buku ini, bisa diadaptasi sesuai dengan geliat dinamika politik di perubahan iklim berpolitik.

Apa yang dihajatkan oleh KPUD Bantaeng, melalui dialog akhir tahun, serupa dengan upaya mewujudkan tradisi literasi politik. Demi perpolitikan yang sehat. Akan muncul hajatan-hajatan berikutnya, sebentuk percakapan politik, seperi ditawarkan oleh beberapa elemen organisasi pemuda. Jikalau rencana tersebut menggelinding sepanjang tahun politik, kemungkinan akan tiba pada kualitas perpolitikan yang lebih baik dari pemilu sebelumnya.

Nah, dari lapik inilah saya menabalkan minda, urgensi literasi politik dalam menopang perhelatan politik. Literasi politik merupakan harga mati, harus dibayar tanpa menawar.

Sulhan Yusuf

Sulhan Yusuf, lahir di Bantaeng, 20 Februari 1967. Sehari-hari aktif sebagai pegiat literasi. Mendirikan dan mengasuh Paradigma Institute Makassar dan Boetta Ilmoe-Rumah Pengetahuan Bantaeng. Telah menulis buku: antologi puisi AirMataDarah (2015), literasi paragraf tunggal Tutur Jiwa (2017), antologi esai Pesona Sari Diri (2019), antologi Maksim Daeng Litere (2021), dan antologi narasi-esai Gemuruh Literasi (2023).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *