NewsTrending News

Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara dan Hak Politik Dicabut 3 Tahun

Nurdin Abdullah, Gubernur non aktif Sulawesi Selatan divonis 5 (lima) tahun penjara pada persidangan yang berlangsung Senin (29/11/2021) malam. Vonis ini dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar yang diketuai oleh Ibrahim Palino.

Majelis Hakim menilai Nurdin  terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap dari terpidana Edy Rahmat dan kontraktor, Agung Sucipto. Selain hukuman penjara selama 5 (lima) tahun, Nurdin Abdullah juga diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp.500 juta dan jika tidak dibayarkan akan diganti dengan empat bulan penjara.

 “Menjatuhkan pidana pada terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama lima tahun dan denda sebesar Rp 500 juta dan jika denda tidak dibayar akan diganti empat bulan kurungan,” kata Ibrahim dalam persidangan.

Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman mantan bupati Bantaeng ini yaitu membayar uang pengganti sebesar Rp 2.187.600.000 dan 350.000 dollar Singapura. Apabila uang penggani ini tidak dibayar paling lama satu bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Nurdin Abdullah bisa dirampas untuk menutupi kerugian negara. Dalam persidangan yang disiarkan live melalui kanal youtube KPK RI ini, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar turut mencabut hak politik selama tiga tahun dalam vonis Nurdin Abdullah. Vonis ini membuat Nurdin Abdullah tak dapat dipilih dalam jabatan publik setelah menjalani masa hukuman.

“Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa [Nurdin Abdullah] berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok,” ujar hakim ketua, Ibrahim Palino, saat membacakan amar putusan vonis Nurdin Abdullah, Pengadilan Tipikor Makassar, Senin (29/11) malam.

Putusan tersebut dilandasi beberapa pertimbangan yaitu sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan bagi Nurdin. Hal yang memberatkan yakni perbuatan Nurdin bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sementara hal meringankan yakni Nurdin belum pernah dihukum, mempunyai tanggungan keluarga yang perlu dinafkahi, sopan dan kooperatif selama persidangan, tidak pernah bertingkah dengan macam-macam alasan yang membuat persidangan tidak lancar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *