BantaengEdukasiInovasi

Ranperda Literasi Bantaeng: Dari Ruang Legislatif ke Eksekutif

Ada dua tipe manusia di hadapan sejarah. Sebagai pembuat sejarah dan pembaca sejarah. Atau penyetia peristiwa dan pendengar peristiwa. Manusia yang bergumul dalam satu rencana dan mewujudkannya, dapat didapuk sebagai pembuat sejarah sekaligus penyetia peristiwa.

Tarian kata-kata tersebut saya tuturkan, tatkala memulai percakapan tentang Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Gerakan Literasi Bantaeng. Setelah sebelumnya, ada acara seremonial, berupa sambutan dari Ketua Bapemperda DPRD Bantaeng, Hasanuddin, lalu dipungkasi arahan dari Ketua DPRD Bantaeng Hamsyah, sekaligus membuka acara konsultasi publik Ranperda, bertempat di Ruang Aspirasi DPRD Kabupaten Bantaeng, 19 September 2022.

Cukup beragaman penghadir di helatan uji publik. Beberapa kadis OPD, kepala sekolah, Ornop, jurnalis, pegiat dan penggiat literasi, komunitas literasi, pelajar-mahasiswa-pemuda, tokoh agama-masyarakat, anggota DPRD Bantaeng, pemerintah desa-kelurahan dan kecamatan, dan sederet lagi pelibat, baik sebagai person maupun mewakili lembaga tertentu.

NA dan Ranperda Penyelenggaraan Gerakan Literasi Bantaeng, tiba di ajang konsultasi publik, merupakan salah satu tahapan dari bakal lahirnya Perda Literasi Bantaeng. Ada dua jalur untuk melahirkan satu Perda. Lewat inisiatif legislatif atau eksekutif. DPRD Bantaeng mengambil posisi Perda Literasi Bantaeng sebagai Perda inisiatif.

Bapemperda DPRD Bantaeng menggandeng Bonthain Institute sebagai mitra penyusunan NA-Ranperda. Berikutnya, Bonthain Institute membuat tim yang bekerja untuk melahirkan NA dan Ranperda. Sederet perhelatan dilakukan oleh tim penyusun, baik sifatnya formal, informal, dan nonformal, guna menjaring aspirasi penguatan konten dan konteksnya. Tentu, hajatan formal, Tim Bapemperda DPRD Bantaeng, selalu ikut mengawal penjaringan aspirasi.

Filosofi dari NA yang dipercakapkan, sesungguhnya tetap berlapaik pada cita ideal dari tujuan berbangsa. Amanat UUD 1945, frasa, “…mencerdaskan kehidupan bangsa…” rujukan paripurnanya. Dan, pencerdasan bangsa pun tertuang dalam tujuan Pendidikan Nasional Indonesia. Melalui jalur pendidikan formal, informal, dan nonformal.

Masalahnya, proses pencerdasan bangsa terganjal dengan rendahnya indeks literasi bangsa. Sejumlah hasil riset, dalam dan luar negeri, telah mendedahkan hasil-hasil surveinya. Berlapik pada perkara ini, lahirlah satu kebijakan pemerintah, berupa strategi Gerakan Literasi Nasional (GLN), berbuah taktis menjadi Gerakan Literasi Sekolah (GLS), Gerakan Literasi Keluarga (GLK), dan Gerakan Literasi Masyarakat (GLM).

Ranperda Penyelenggaraan Gerakan Literasi Bantaeng, diajukan sebagai turunan dari GLN, menjadi Gerakan Literasi Daerah (GLD). Tentunya, semangat GLD tidak keluar dari GLN. Maksudnya, GLD mempertajam tujuan hadirnya GLN. Dengan demikian GLD Bantaeng dirancang, tetap dalam kerangka mendorong kinerja GLS, GLK, dan GLM.

Kerangka taktis GLS, GLK, dan GLM diperuntukkan sebagai cara menjawab permasalahan rendahnya indeks literasi, khususnya enam literasi dasar: baca-tulis, numerasi, sains, informasi-digital, keuangan, dan budaya-kewargaan. Sehingga, pendekatan dari Ranperda ini bersifat holistik, meliputi seluruh komponen manusia Bantaeng: pemerintah, keluarga, dan masyarakat.

Bentuk konkritnya, diusulkan sebentuk institusi, Komite Literasi Bantaeng (KLB). Bentuk sederhana kelembagaanya, berisi komisioner dan pelaksana kelembagaan. Dari KLB inilah penyelenggaraan gerakan literasi di Bantaeng diobjektifikasi, baik dalam ranah GLS, GLK, maupun GLM.

Pengajuan NA dan Ranperda untuk diuji publik, mendapat respon beragam. Mulai dari spirit latar belakang gerakan, hingga memperkarakan soal operasional di lapangan. Percakapan di dalam ruang aspirasi, amat adem. Sayangnya, ada suara-suara dari luar ruangan, sangat mengganggu konsentrasi para penghadir konsultasi publik.

Rupanya, ada sekelompok pengunjuk rasa datang berdemo, ingin menyalurkan aspirasinya. Mereka dari sekumpulan kaum muda-mahasiswa, menamakan diri Forum Pemuda Mahasiswa Sulawesi Selatan (FPM Sul-Sel). Aspirasinya, menolak kenaikan BBM dan sederet tuntutan terkait kasus-kasus di Bantaeng. Mulai korupsi hingga pencemaran lingkungan.

Mereka datang memaksakan kehendak, ingin segera masuk ruangan. Meskipun sudah diberi penjelasan, bahwa apa yang sementara berlangsung di dalam ruangan, juga aspirasi masyarakat Bantaeeng. Namun, mereka tetap berorasi dengan pengeras suara di depan pintu dan sesekali pintu terbuka.

Gangguan pendemo tersebut,menyebabkan suasana dalam ruangan aspirasi tidak kondusif. Akhirnya, pimpinan rapat memutuskan untuk mengakhiri hajatan konsultasi publik sebelum waktunya. Padahal, masih banyak yang mau dipercakapkan.

Sebagai orang yang terlibat langsung dalam penyajian NA dan Ranperda, benar-benar terganggu. Bukan saja menimbulkan noice, tapi menyebabkan dipercepatnya acara berakhir. Saya hanya membatin, lalu merenungkan, khusus pascasawala konsultasi publik, apa sebenarnya makna di balik insiden ini?

Mereka sekaum terpelajar, pemuda-mahasiswa, tapi menyepelekan voice Masyarakat Literasi Bantaeng (MLB), sebagai pengusul Ranperda Penyelenggaraan Gerakan Literasi Bantaeng. Secara subjek, kaum muda-mahsiswa itu semestinya paling terdepan dalam gerakan literasi. Paling tidak, menghargai sekaum warga Bantaeng yang sementara berjuang, menyalurkan aspirasinya pula.

Insiden ini bagi saya memilukan, sekaligus memalukan. Seharusnya, semua warga Bantaeng, apa pun latarnya, tatkala menyalurkan aspirasinya, mesti dihargai. Setidaknya, saling menghargai. Bukannya, mengedapankan apa yang diperjuangkan sebagai kemutlakan paling baik atau lebih penting. Semisal yang dipentaskan oleh FPM Sulsel, terhadap MLB di depan pintu ruang aspirasi DPRD Bantaeng. Tak elok dipantaskan. Sodorkanlah voice, bukan noice.  

Dua hari kemudian. Rabu, 21 September 2022, NA dan Ranperda kembali dipercakapkan. Tempatnya, di Ruang Rapat Wakil Bupati Bantaeng. Tujuan percakapan mensinergikan dengan pihak eksekutif, sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan Ranperda, ketika sudah jadi Perda nantinya. Representasi pihak eksekutif, khususnya OPD terkait dan Sekertariat Daerah (Sekda) bagian hukum, hadir sebagai mitra percakapan terdepan.

Ranperda diulik sedemikian rinci. Pihak legislatif beserta tim perumus dari Bonthain Institute, diminta menjelaskan perkara-perkara penting dalam naskah. Tampak umpan balik. Beberapa usulan penyempurnaan, baik dari OPD yang hadir maupun dari bagian hukum Sekda. Sahut-sahutan minda dihamparkan, demi penyempurnaan Ranperda. Waima suara bersahutan, lebih mirip kicau-kicau burung di taman. Terbebas dari noice, tapi larut dalam pusaran saling berbagi voice.

Tibalah di pucuk persamuhan. Tahap penyempurnaan di ruang eksekutif, hasilnya akan dikonsultasikan ke Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan, 26 September 2022, untuk penyelarasan tata hukum, demi kesempurnaan naskah. Hasilnya, akan ditetapkan sebagai Perda Penyelenggaraan Gerakan Literasi Bantaeng.

Nah, kapan penetapannya? Dengar-dengar dari pihak legislatif, akan ketuk palu per 30 Septemper 2022. Bila sudah ditetapkan, maka selanjutnya akan menjadi tugas eksekutif, menerbitkan Peraturan Bupati Bantaeng, tentang Penyelenggaraan Gerakan Literasi Bantaeng.

Mewujudkan Ranperda menjadi Perda, sungguh perjalanan panjang. Bermula dari ranah publik Bantaeng, finis di ruang publik Bantaeng. Ranah bertumpu pada imajinasi, mengkristal jadi minda. Ruang menyajikan sunyata arena untuk melata.

Sulhan Yusuf

Sulhan Yusuf, lahir di Bantaeng, 20 Februari 1967. Sehari-hari aktif sebagai pegiat literasi. Mendirikan dan mengasuh Paradigma Institute Makassar dan Boetta Ilmoe-Rumah Pengetahuan Bantaeng. Telah menulis buku: antologi puisi AirMataDarah (2015), literasi paragraf tunggal Tutur Jiwa (2017), antologi esai Pesona Sari Diri (2019), antologi Maksim Daeng Litere (2021), dan antologi narasi-esai Gemuruh Literasi (2023).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *