BantaengNews

Titik Terang Harapan Calon Tenaga Kerja di Kabupaten Bantaeng

Pemuda Demokrat Indonesia Kabupaten Bantaeng Memantik!

Keresahan angkatan kerja masyarakat Bantaeng sepertinya mulai sedikit memudar. Pasalnya, belum lama ini terdapat kejelasan mengenai upaya transparansi yang dilakukan beberapa stakeholder tentang alur rekruitmen calon tenaga kerja yang berada di Kawasan Industri Bantaeng (KIBA).

Pemuda Demokrat Indonesia Kabupaten Bantaeng yang dinakhodai Muh. Lutfi Yahya merupakan Organisasi Kepemudaan (OKP) yang tergabung didalam DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bantaeng (KNPI Bantaeng). OKP yang berhaluan marhaen tersebut menjemput bola terkait informasi tentang rekruitmen yang dilakukan di PT. Hengseng New Energy Material Indonesia (PT. Hengsheng) di Kabupaten Bantaeng.

KNPI Bantaeng yang menjadi wadah para OKP yang berhimpun di dalamnya, kemudian memfasilitasi niatan para kader Pemuda Demokrat Indonesia dalam menggelar Dialog Publik yang bertemakan “Optimalisasi Peran Pemerintah dalam Peningkatan Kualitas Pekerja dalam Industri Bantaeng yang Tangguh” di Gedung Pemuda KNPI Bantaeng.

Dialog yang berlangsung pada Selasa, 14 Februari 2023 tersebut, menghadirkan pemantik dari beberapa pihak pemerintah dan pemerhati hukum di Kabupaten Bantaeng.

Rahman Tompo selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantaeng membuka dialog dengan penjelasan bahwa tenaga kerja merupakan salah satu unsur dalam meningkatkan perekonomian daerah. Pemerintah juga berperan dalam peningkatan sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan skill pada masyarakat melalui Balai Pelatihan Vokasi & Produktivitas (BPVP) Bantaeng.

“Tenaga kerja itu kan dapat melakukan kegiatan produksi sehingga dampaknya terlihat di bidang perekonomian daerah. DPRD beserta Pemkab Bantaeng juga  membuka kesempatan bagi masyarakat untuk dilatih skillnya di BPVP” ucapnya.

Terkait rekruitmen tenaga kerja yang dilakukan PT. Hengsheng, menurut Rahman Tompo, DPRD dan Dinas Ketenagakerjaan & Perindustrian (Disnaker) Bantaeng telah beberapa kali melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang juga dihadiri pihak perwakilan tenant Huadi Group & PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang (PT. Basic) – Perseroda selaku pengelola KIBA.

“Kami melakukan inisiatif bersama Disnaker, Perseroda dan perusahaan membuat RDP agar masalah transparansi penerimaan tenaga kerja sebelumnya tidak terulang. Dimana saat pembukaan penerimaan tenaga kerja informasinya terbuka, setelah pengumuman informasinya malah tertutup. Kita tidak tau siapa yang lolos dan tidak lolos serta apa alasannya tidak lolos” ujarnya.

Transparansi rekruitmen inilah yang menjadi salah satu keresahan angkatan kerja masyarakat Bantaeng. Sulitnya mengakses informasi bagi para pelamar kerja juga diungkapkan salah satu peserta dialog. Ilyas secara sarkas, menyatakan percuma masyarakat melamar kerja di perusahaan dalam KIBA namun pada akhirnya pelamar hanya menanti pemanggilan personal yang entah kapan pemanggilan itu ada.

“Saya berpikir bahwa bahan bakar yang digunakan dalam pembakaran di tungku perusahaan adalah berkas-berkas para pelamar yang sedang mengharapkan panggilan kerja. Harusnya pihak perusahaan melakukan penerimaan karyawan secara terbuka dan tentunya atas asas keadilan” ungkap Ilyas berapi-api.

Menanggapi hal tersebut, salah satu pemantik lainnya, Andi Irvandi Langgara yang menjabat Kadisnaker Bantaeng mengatakan salah satu keluhan masyarakat memang adalah transparansi rekruitmen tenaga kerja. Karaeng Ippang (sapaan Kadisnaker) juga menegaskan bahwa dari beberapa RDP yang telah dilakukan dengan beberapa pihak, memunculkan kesepakatan dan melahirkan alur rekruitmen yang transparan.

“Saya tertarik dengan bahasanya pak Rahman Tompo, terbuka informasi saat perekrutan tenaga kerja namun tertutup saat pengumuman. Sehingga kami dalam beberapa pertemuan dan RDP dengan pihak-pihak terkait akhirnya sampai pada titik membuat alur penerimaan tenaga kerja secara transparan” ucapnya.

Jelasnya aturan dari alur rekruitmen tersebut juga didengungkan oleh Muh. Azwar selaku Kepala Bagian Hukum Kabupaten Bantaeng (Kabag Hukum Bantaeng) yang turut hadir dalam dialog.

“Sudah jelas perangkat aturan kita, dalam Perda no. 2 tahun 2016 Kabupaten Bantaeng menjelaskan bahwa setiap perekrutan tenaga kerja yang dilakukan perusahaan, tentunya harus melapor pada Disnaker. Namanya hukum harusnya ditegakkan.” tegasnya.

Dikutip dari halaman berita dan artikel Huadi.co.id, konfrensi pers yang dilakukan DPRD Bantaeng pada Jumat, 10 Februari 2023 di ruang rapat Komisi B, disimpulkan bahwa alur rekruitmen yang dilakukan PT. Hengseng yaitu pelamar mengambil kartu kuning (AK.I) di Disnaker dan menuju meja admin Perseroda untuk diinput datanya ke dalam aplikasi yang tersinkronisasi dengan perusahaan. Progres rekruitmennya pun dapat dipantau melalui postingan akun-akun media sosial PT. Huadi Bantaeng Industry Park (PT. HBIP) yaitu Instagram dan twitter @huadiindonesia dan Facebook Fans Page  Huadi Indonesia serta di website Huadi.co.id.

Landasan hukum terkait alur rekruitmen yang transparan tertuang dalam Perda no. 2 tahun 2016 Kabupaten Bantaeng di Pasal 9 ayat 1 & 2 yang berbunyi:

(1) Pemerintah Daerah membentuk dan mengembangkan sistem informasi lowongan pekerjaan, baik lowongan dalam negeri maupun lowongan di luar negeri.

(2) Untuk mendukung pengembangan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka setiap pengusaha wajib melaporkan setiap lowongan pekerjaan pada perusahaan yang dipimpinannya kepada dinas yang membidangi ketenagakerjaan.

Dinamika lainnya juga disampaikan pemantik dialog dari perwakilan PT. Basic – Perseroda selaku pengelola KIBA. Ansar Kaimuddin Manajer Operasional PT. Basic pun menjelaskan betapa pentingnya memperhatikan pengelolaan KIBA yang juga masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan juga peran PT. Basic – Perseroda dalam alur perekrutan tenaga kerja yang dilakukan PT. Hengsheng.

“dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Pengelola Kawasan Industri Bantaeng (Perda no. 2 tahun 2019 Kabupaten Bantaeng) PT. Basic diamanahkan sebagai pengelola KIBA. Perannya itu juga memperhatikan bahwa Bantaeng masuk dalam PSN. Untuk itu, setelah beberapa pertemuan kami dengan perusahaan, DPRD dan Disnaker Bantaeng, berperan untuk menginput data pelamar ke dalam aplikasi. Semua itu untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusannya” ucapnya.

Pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Pengelola Kawasan Industri Bantaeng. Tindak lanjut hal tersebut, maka Perda Bantaeng No. 2 tahun 2019 dibuat dan disahkan sebagai landasan aturan bagi PT. Basic – Perseroda dalam melaksanakan tugasnya selaku pengelola KIBA.

Dalam closing statement Muh. Rivai Nur sebagai pemantik dialog dari sudut pandang pemerhati hukum, menceritakan tentang historical pembuatan regulasi terkait KIBA selama menjabat Kabag Hukum di tahun 2014–2019.

“Kalau diliat, saya ini Kabag Hukum yang termasuk lama sekitar 6 tahun dan menikmati suka duka selaku Kabag Hukum. Salah satu hal yang paling berat yaitu terjadinya permasalahan hukum di Perusda Baji Minasa yang masuk ke dalam rekomendasi RHP BPK pada saat itu. Sehingga salah satu persyaratan pengelolaan kawasan industri harus ada BUMD dan di saat itulah dibentuk Perseroda yang ditunjuk Pemkab Bantaeng. Dalam mepetnya waktu deadline yang kami terima, Alhamdulillah mampu kita hadirkan 6 produk hukum, salah satunya Perda Bantaeng No. 2 tahun 2019 tentang Perseroda” cerita Rivai Nur sambil tersenyum dalam nostalgia.

Kisah pembuatan regulasi di masa Rivai Nur menjabat selaku Kabag Hukum Kabupaten Bantaeng, terdapatnya permasalahan hukum di tubuh Perusda Bajiminasa. Berdasarkan Perpres No. 109 tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, KIBA termasuk dalam Daftar Proyek Strategis Nasional.

KIBA yang masuk kedalam PSN tersebut diwajibkan membentuk perusahaan selaku pengelola kawasan industri yang ditunjuk oleh pemerintah.

Tidak hanya sampai disitu, permasalahan detail Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baru terjadi perubahan lebih kurang 15 tahun.

Sedangkan harapan yang disampaikannya yakni terwujudnya regulasi atau Peraturan Bupati tentang ketenagakerjaan yang menjadi perangkat teknis dari Perda no. 2 tahun 2016 Kabupaten Bantaeng.

“Mudah-mudahan dari dialog publik ini dalam merekomendasikan terbentuknya Perbup yang mengatur lebih teknis terkait penerimaan tenaga kerja, minimal menyangkut waktu pendaftaran agar tidak mepet waktunya serta terhimpunnya Big Data para angkatan kerja di Kabupaten Bantaeng” harapan Rivai Nur.

Sebelum dimulainya dialog, Irsan Akbar Ketua Umum DPD KNPI Bantaeng memberikan sambutan tentang keberadaan DPD KNPI Bantaeng sebagai wadah pemuda dalam melakukan aksi nyata.

“Kami di DPD KNPI Bantaeng akan mewadahi setiap kreasi dan aksi yang dilakukan pemuda. Persoalan “panggung” kami akan siapkan bagi yang ingin beraktualisasi” menurut Irsan Akbar.

Sambutan lainnya yaitu Kurniadi Akbar selaku Sekretaris Umum Pemuda Demokrat Indonesia Bantaeng juga menyampaikan bahwa pemuda harus cepat tanggap dalam menanggapi permasalahan di masyarakat termasuk isu tentang carut– marutnya proses rekruitmen tenaga kerja di KIBA.

“Kegelisahan kami lahir atas keluhan masyarakat terkait isu-isu ketenagakerjaan. Mulai dari tidak transparannya proses penerimaan, adanya calo tenaga kerja, serta penunggangan politik oleh oknum tertentu demi ambisi pribadinya. Maka dari itu, Pemuda Demokrat Indonesia Bantaeng membuat dialog publik yang menghadirkan hampir seluruh unsur di Bantaeng” jelasnya.

Dialog yang berlangsung lebih kurang selama empat jam-an tersebut, dihadiri lebih kurang 50 peserta yang terdiri beberapa perwakilan OKP Bantaeng, pengurus KNPI Bantaeng, insan media, lembaga kekaryaan, hingga masyarakat sekitar kawasan industri.

Alif Tawaqal

Freelancer Infinity Interaksi_Art Creative Studio

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *